Tidore Kepulauan Siapkan Payung Hukum untuk Lindungi Pala dan Cengkeh
TIDORE KEPULAUAN — Upaya melindungi kekayaan pala dan cengkeh di Kota Tidore Kepulauan memasuki tahap penting. Dalam pertemuan pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) tentang Perlindungan Sumber Daya Genetik Pala dan Cengkeh pada Kamis (12/11/2026), Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menuntaskan pembahasan internal. Rancangan regulasi tersebut selanjutnya akan memasuki tahap harmonisasi bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Hukum.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan, Abukasim Faruk, menjelaskan bahwa pembahasan materi rancangan peraturan telah dilakukan bersama tim internal pemerintah daerah dan tim Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia (CDCSUI) Provinsi Maluku Utara. Saat ini, Bagian Hukum tengah mempersiapkan koordinasi untuk proses harmonisasi.
Keterlibatan CDCSUI menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan kebijakan daerah dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik pertanian. Melalui pendampingan penyusunan regulasi ini, program turut mendukung terciptanya landasan hukum bagi pelestarian pala dan cengkeh serta pengaturan pemanfaatannya secara berkelanjutan.
"Pembahasan Raperwali secara internal telah dilakukan secara tuntas. Tahapan selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan Kanwil Hukum untuk proses harmonisasi," ujar Abukasim Faruk.
Proses harmonisasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar lima hingga tujuh hari kerja. Hasil telaah dan rekomendasi dari tim perancang Kanwil Hukum nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan sebelum Raperwali ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.
Bagi pemerintah daerah, regulasi ini diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi juga memberikan kepastian dalam perlindungan sumber daya genetik serta pemanfaatannya. Terlebih, pala dan cengkeh merupakan komoditas yang memiliki nilai penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat.
Staf Ahli Wali Kota Tidore Kepulauan, Zulkifli Ohorela, menilai pembahasan Raperwali berlangsung secara aspiratif dengan berbagai masukan dari peserta. Menurutnya, substansi regulasi, termasuk pengaturan pembagian manfaat (benefit sharing), telah mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.
"Harapannya, Perwali ini dapat menjadi payung hukum agar pemanfaatan sumber daya genetik dan kepentingan petani bisa terjamin," ungkap Zulkifli.
Keterlibatan CDCSUI menjadi bagian dari upaya mendorong penguatan kebijakan daerah dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik pertanian. Melalui pendampingan penyusunan regulasi ini, program turut mendukung terciptanya landasan hukum bagi pelestarian pala dan cengkeh serta pengaturan pemanfaatannya secara berkelanjutan.